Pemotongan dan Pemungutan Pajak Bagi Wajib Pajak PP 23/2018

Posted on

Berdasarkan keputusan PP 46 Tahun 2013 sekiranya Wajib Pajak yang dikenai PPh Final sebesar 1% dari bruto khusus bertransaksi bersama dengan pemotong/pemungut pajak maka dibutuhkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Fungsi dari SKB agar atas transaksi bersama dengan pemotong/pemungut tidak dipotong PPh gara-gara Wajib Pajak telah menyetor sendiri PPh dari transaksi selanjutnya bersama dengan tarif 1% Final. Pada keputusan SKB PP 23/2018 makna SKB diganti jadi Surat Keterangan.

Perbedaan pada Surat Keterangan Bebas (SKB) bersama dengan Surat Keterangan (SuKet) adalah:

1. Surat Keterangan Bebas kebanyakan menyebut type pajak yang dibebaskan sekiranya SKB PPh Pasal 22, SKB PPh Pasal 23 dan seterusnya. Sedangkan Surat Keterangan (Suket) hanya menerangkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud termasuk harus pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan PP 23/2018.

2. Agar Surat Keterangan Bebas (SKB) diterima oleh pemotong maka SKB harus dilegalisasi khususnya dahulu, namun Surat Keterangan (SuKet) tidak harus dilegalisasi ke KPP.

Untuk meraih Surat Keterangan (SuKet), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak. Syarat dan langkah pengajuannya sama sama bersama dengan tata langkah pengajuan SKB. Pengajuan Surat Keterangan harus dilampiri bersama dengan fotokopi SPT Tahunan tahun terakhir dan fotokopi perjanjian kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) dan lainnya yang sanggup dijadikan bukti adanya transaksi bersama dengan pemotong/pemungut pajak.

Demikian sekelumit penjelasan mengenai Ketentuan PP 23 Tahun 2018 dimana Wajib Pajak diberikan beberapa kemudahan bersama dengan tarif pajak hanya 0,5%. Sehingga meringankan beban pajak untuk pelaku UMKM di Indonesia. Semoga bermanfaat.